Etika Demo dalam Perspektif Sosial Politik
Oleh Dr Abdul Wadud Nafis, LC., MEI
Etika demo dalam perspektif sosial politik adalah kajian mengenai bagaimana aksi demonstrasi dipandang dan dijalankan secara etis dalam konteks hubungan antara masyarakat dan kekuasaan politik. Dalam hal ini, etika tidak hanya menyangkut perilaku individu atau kelompok saat berdemonstrasi, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dari negara, aparat keamanan, dan aktor-aktor politik lainnya.
Berikut adalah penjabaran dari perspektif sosial dan politik:
A. Perspektif Sosial
Etika demo dari perspektif sosial berkaitan dengan norma, nilai, dan kepentingan masyarakat secara umum:
1. Hak menyampaikan pendapat: Demonstrasi adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam negara demokratis. Secara etis, masyarakat berhak menyuarakan aspirasi secara damai.
2. Tanggung jawab sosial demonstran: Aksi demo yang etis harus mempertimbangkan kepentingan publik lain, seperti tidak mengganggu layanan umum secara berlebihan, tidak merusak fasilitas umum, atau menyebarkan kebencian.
3. Solidaritas dan representasi: Etika sosial menuntut agar demonstrasi tidak hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu secara egoistik, tetapi memperjuangkan isu yang relevan dan adil secara sosial.
B. Perspektif Politik
Dalam perspektif ini, etika demo berkaitan dengan hubungan antara warga negara dan kekuasaan, serta dinamika demokrasi:
1. Legitimasi politik rakyat: Dalam sistem demokrasi, demonstrasi merupakan mekanisme pengawasan dan koreksi terhadap kekuasaan. Secara etis, negara tidak boleh memandang demo sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari proses politik yang sah.
2. Peran negara dan aparat: Negara bertanggung jawab untuk menjamin keamanan, namun etis jika tidak menggunakan kekerasan berlebihan. Represifitas terhadap demonstrasi damai adalah bentuk pelanggaran etika politik.
3. Manipulasi politik: Tidak etis jika demonstrasi digerakkan oleh kepentingan elite politik tertentu yang menyamarkan kepentingan pribadinya dengan isu publik (mobilisasi massa tanpa kesadaran politik yang jelas).
C. Prinsip-Prinsip Etis dalam Demonstrasi
Beberapa prinsip etis penting dalam aksi demonstrasi adalah:
1. Non-kekerasan Demo sebaiknya dilakukan secara damai dan tidak provokatif.
2. Transparansi tujuan Tuntutan harus jelas, jujur, dan tidak manipulatif.
3. Pertanggungjawaban Peserta harus bertanggung jawab atas dampak aksi mereka.
Kesetaraan Tidak diskriminatif terhadap pihak lain dalam menyuarakan aspirasi.
Kesimpulan
Etika demo dalam perspektif sosial politik menuntut keseimbangan antara hak berdemonstrasi, tanggung jawab sosial, dan tindakan etis dari negara dan aparat. Demonstrasi yang etis harus mengedepankan nilai keadilan, perdamaian, partisipasi yang sadar, dan kesadaran politik yang matang.
Daftar Pustaka
1. Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge: MIT Press, 1989.
2. Rawls, John. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1993.
3. Arendt, Hannah. On Revolution. New York: Penguin Books, 2006.
4. Cottle, Simon. “Media and the Arab Uprisings of 2011: Research Notes.” Journalism, vol. 12, no. 5, 2011, pp. 647–659.
5. Herlambang, Wahyu. Kekerasan Budaya Pasca Orde Baru. Yogyakarta: Marjin Kiri, 2013.
6. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
9. Komnas HAM. Panduan Hak Asasi Manusia untuk Demonstrasi Damai. Jakarta: Komnas HAM, 2020.
10. Haryatmoko. Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
